Jakarta, 5 Mei 2025
Oleh Redaksi The Lawu Post
Setelah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari posisinya sebagai Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi (PCO) Presiden, Partai Golkar memberikan satu komentar yang terdengar sederhana namun menyimpan makna strategis:
“Yang menggantikan harus bisa membaca alam pikir presiden,” ujar Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Minggu (5/5/2025).
Dalam lanskap politik yang semakin dikendalikan oleh citra, komunikasi bukan sekadar pelengkap, tapi tulang punggung kekuasaan. Maka membaca pikiran presiden bukanlah metafora kosong—itu tugas utama PCO hari ini: memahami arah, menjaga irama, dan mengatur narasi.
Komunikasi Kekuasaan: Antara Rasa, Strategi, dan Kepekaan
Jabatan PCO sering kali terlihat teknis, tapi di dalamnya berisi kerja-kerja simbolik yang sangat politis. Siapa yang berbicara, kapan harus diam, apa yang disampaikan, semuanya bisa menentukan persepsi publik terhadap negara.
Hasan Nasbi, dengan rekam jejak sebagai konsultan komunikasi dan pendiri Cyrus Network, dikenal sebagai figur yang mampu memainkan keseimbangan itu. Mundurnya dia membuka ruang bagi evaluasi menyeluruh: apakah komunikasi kekuasaan sudah tidak lagi sejalan dengan realitas?
Atau justru komunikasi yang tadinya dipakai untuk mengatur persepsi publik, kini mulai tidak sanggup menutupi lubang di lapangan?
Komunikasi Negara di Era Overload Informasi
Sekjen Golkar Sarmuji tidak menyebut nama, tetapi kalimat “membaca alam pikir presiden” bisa ditafsirkan sebagai kritik sekaligus kode. Karena komunikasi hari ini bukan hanya soal mengucapkan yang diinginkan presiden, tapi juga menerjemahkan keresahan rakyat ke dalam bahasa yang layak didengar istana.
Di era ketika satu pernyataan bisa dipelintir ribuan kali di media sosial, siapa pun pengisi jabatan PCO harus punya kecakapan bukan hanya dalam strategi media, tapi juga dalam membaca nalar publik.
Komunikator atau Penjaga Nalar Negara?
Siapa pun pengganti Hasan Nasbi, ia tidak boleh hanya jadi perpanjangan tangan kekuasaan yang sunyi. Ia harus mampu memposisikan diri sebagai jembatan antara ruang kekuasaan dan ruang sosial. Karena dalam demokrasi, komunikasi bukan instruksi, tapi relasi.
Presiden boleh punya arah. Tapi jika narasi tak disampaikan dengan jernih, maka arah itu hanya akan jadi peta dalam ruang gelap.
Redaksi
Tulisan ini disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hak jawab dan koreksi dapat disampaikan ke thelawu.post@gmail.com | redaksi@thelawupost.id
