Oleh Redaksi The Lawu Post
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) merilis program ambisius: Makan Bergizi Gratis (MBG). Targetnya bukan sekadar pemenuhan gizi bagi 82,9 juta anak bangsa, tapi juga rekrutmen 90.000 sarjana muda untuk mengisi pos-pos baru di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di atas kertas, ini adalah program visioner yang menggabungkan agenda kesehatan publik, distribusi lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Tapi di balik retorika “membangun masa depan”, banyak yang membaca ini sebagai manuver untuk mengunci dukungan elektoral dan memperluas kontrol struktural.
Membuka Pintu, Menyaring Tenaga
Program MBG akan merekrut tiga lulusan sarjana per satuan SPPG: kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Rentang usia yang ditargetkan adalah 22–30 tahun. Kriteria ini tampak teknokratik, namun sejumlah analis melihat ini sebagai desain yang strategis untuk menyerap pemilih muda kritis ke dalam sistem.
“Ini bukan sekadar rekrutmen teknis. Ini adalah investasi politik dalam bentuk jabatan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Politik Anggaran dan Distribusi Kepentingan
BGN menyiapkan anggaran tambahan hingga Rp50 triliun untuk mendukung pelaksanaan penuh program ini. Sebanyak 1.295 SPPG telah terbentuk di 38 provinsi, namun masih jauh dari target 30.000 unit.
Di tengah kekhawatiran resesi dan tekanan fiskal, alokasi ini menimbulkan spekulasi: apakah MBG akan menjadi instrumen ‘politik pangan’ baru layaknya Bantuan Langsung Tunai era sebelumnya?
Efek Domino di Lapangan
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebut MBG bukan hanya soal makanan, tapi juga alat gerak ekonomi daerah. Petani, UMKM, dan produsen pangan lokal akan diintegrasikan dalam rantai pasok.
Namun celah tetap ada. Beberapa insiden keracunan makanan di sekolah menyoroti kelemahan standar higienitas dan distribusi. “Tanpa pengawasan ketat dan SOP nasional, program ini bisa jadi bumerang,” ujar Leiyla Elvizahro, pakar gizi UGM.
Antara Visi Kesejahteraan dan Rekayasa Struktur
Program MBG dapat dibaca sebagai kebijakan gizi sekaligus strategi politik jangka panjang. Dengan mendesain struktur baru yang padat karya dan langsung menyentuh akar rumput, pemerintah tampak berupaya membangun loyalitas struktural di level mikro: dari dapur rakyat hingga desa-desa.
Apakah ini salah? Tidak selalu. Tapi publik berhak menuntut transparansi anggaran, akuntabilitas rekrutmen, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
Kesimpulan: Gizi, Politik, dan Masa Depan
BGN dan program MBG kini berada di tengah persimpangan antara misi kesehatan publik dan kalkulasi kekuasaan. Jika berhasil, ini akan menjadi warisan besar bagi masa depan Indonesia. Jika gagal, akan menjadi cermin bagaimana gizi bisa dijadikan alat transaksi struktural.
Sejarah akan mencatat: apakah ini program makanan bergizi, atau menu elektoral bergizi tinggi?
Catatan : Tulisan ini sesuai kaidah jurnalistik yang ada.
Kritik & saran : thelawu.post@gmail.com
